Pemantauan aktivitas maritim di Indonesia menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan rawan terhadap berbagai ancaman, seperti illegal fishing, pencurian minyak, dan terorisme laut. Oleh karena itu, pemantauan aktivitas maritim menjadi sangat penting.”
Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kerja sama antara instansi terkait, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Ocean Policy Institute (IOPI), Arif Havas Oegroseno, “Kerja sama antarinstansi sangat diperlukan dalam pemantauan aktivitas maritim agar informasi dapat terintegrasi dan dapat diambil tindakan secara cepat.”
Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pemantauan aktivitas maritim di Indonesia. Salah satunya adalah keterbatasan teknologi yang dimiliki. Menurut Ketua Umum Indonesian Maritime Security Forum (IMS FORUM), Achmad Ridwan Tento, “Pemerintah perlu melakukan investasi dalam pengembangan teknologi pemantauan aktivitas maritim, seperti radar dan satelit, agar dapat melakukan pemantauan secara lebih efektif.”
Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi masalah dalam pemantauan aktivitas maritim. Menurut Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, “Diperlukan peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemantauan aktivitas maritim agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada.”
Dengan adanya tantangan yang dihadapi dalam pemantauan aktivitas maritim di Indonesia, perlu adanya kerja sama antarinstansi, peningkatan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia yang terlatih. Dengan demikian, diharapkan keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik.