Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Dengan kapal patroli modern dan personel yang terlatih, Bakamla menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, Bakamla memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan, pengaturan, penjagaan, dan patroli di wilayah perairan Indonesia. “Kami siap untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam laut dan menjaga kedaulatan negara di laut Indonesia,” ujarnya.
Sebagai lembaga penegak hukum maritim, Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut. Dengan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bakamla terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, peran Bakamla sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. “Bakamla harus menjadi garda terdepan dalam melindungi lingkungan laut dan mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal di laut,” ujarnya.
Dalam upaya penegakan hukum maritim, kerjasama antar lembaga dan negara sangat diperlukan. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didik Setiyono, Bakamla perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut. “Sinergi antara Bakamla, TNI AL, Polri, dan lembaga terkait lainnya sangat penting dalam menegakkan hukum maritim di Indonesia,” ujarnya.
Dengan kedisiplinan dan profesionalisme yang tinggi, Bakamla terus berupaya untuk menjadi pilar utama dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak serta komitmen yang kuat dalam melindungi sumber daya laut Indonesia menjadikan Bakamla sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam menjaga kedaulatan negara di laut.