Penerapan Peraturan Hukum Laut dalam Penegakan Kedaulatan Negara merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan suatu negara. Hukum laut adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas di laut, mulai dari navigasi kapal hingga eksploitasi sumber daya alam di perairan. Penegakan kedaulatan negara melalui penerapan hukum laut menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan wilayah suatu negara.
Penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan kedaulatan negara membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, penerapan hukum laut harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut.
Salah satu contoh penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan kedaulatan negara adalah ketika Indonesia berhasil memenangkan sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga, seperti yang terjadi dengan Malaysia dan Singapura. Melalui proses hukum internasional, Indonesia mampu mengamankan wilayah perairannya dan menjaga kedaulatannya sebagai negara kepulauan.
Menurut Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, mantan Panglima TNI Angkatan Laut, penegakan kedaulatan negara melalui penerapan hukum laut juga melibatkan unsur keamanan maritim yang kuat. Hal ini mencakup pengawasan terhadap perairan, penegakan aturan pelayaran, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut.
Dengan penerapan peraturan hukum laut yang kuat, negara dapat memastikan bahwa wilayah perairannya aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang dapat merugikan kedaulatan negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah perairannya dan melindungi sumber daya alam yang ada di laut.
Dalam upaya menjaga kedaulatan negara melalui penerapan hukum laut, kerjasama antar negara menjadi kunci utama. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Hasjim Djalal, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, kerjasama regional dan internasional sangat diperlukan dalam menangani isu-isu maritim yang kompleks dan melibatkan banyak negara.
Dengan demikian, penerapan peraturan hukum laut dalam penegakan kedaulatan negara merupakan langkah yang strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan suatu negara. Melalui kerjasama yang baik antar berbagai pihak terkait, negara dapat memastikan bahwa wilayah perairannya terlindungi dan sumber daya alam di laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyatnya.