Peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Namun, tanpa adanya regulasi yang tepat, potensi tersebut bisa terancam dan mengalami kerusakan yang tidak terkendali.
Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting untuk mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. “Tanpa adanya peraturan yang jelas, sumber daya kelautan kita bisa habis dalam waktu yang singkat,” ujarnya.
Salah satu peraturan hukum laut yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan hidup laut, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, peraturan hukum laut juga berperan dalam mengatur konflik antar pengguna sumber daya kelautan. “Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan akan tercipta kesepahaman dan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya kelautan,” ujarnya.
Namun, implementasi peraturan hukum laut tidak selalu berjalan lancar. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya kelautan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan, serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang.
Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli dalam bidang kelautan untuk menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan kita. Dengan menjalankan peran penting peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang juga bisa menikmati kekayaan sumber daya kelautan yang kita miliki.