Salah satu lembaga yang memiliki peran dan kewenangan penting dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Bakamla memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Peran dan kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia sangatlah vital, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan yang sangat luas. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Kedaulatan maritim Indonesia harus dijaga dengan sungguh-sungguh, mengingat potensi ancaman yang dapat datang dari berbagai pihak.”
Berbagai kasus pelanggaran kedaulatan maritim Indonesia seringkali terjadi, seperti illegal fishing, penyelundupan barang terlarang, dan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas laut. Untuk itu, peran Bakamla dalam memberantas pelanggaran-pelanggaran tersebut sangatlah penting. Menurut ekspektasi dari Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Bakamla harus dapat bekerja sama dengan TNI AL dan instansi terkait lainnya untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia.”
Selain itu, Bakamla juga memiliki peran dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. Dengan melakukan patroli rutin, Bakamla dapat memberikan rasa aman bagi para pelaut yang melintas di perairan Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Infrastructure Initiative, Hari Santoso, “Keberadaan Bakamla sangat penting untuk menjaga keamanan pelayaran di perairan Indonesia yang seringkali rawan dengan tindak kejahatan laut.”
Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi antar lembaga ini akan memperkuat sinergi dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kolaborasi antara Bakamla dengan instansi terkait lainnya harus terus ditingkatkan, agar upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia dapat dilakukan secara optimal.”
Dengan peran dan kewenangannya yang jelas, Bakamla diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga internasional, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Indonesia Security Incident Centre, Pratama Persadha, “Kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan maritim Indonesia harus dimiliki oleh semua pihak, agar keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia dapat terus terjaga dengan baik.”