Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas perairan yang cukup besar dan rawan terhadap pelanggaran batas laut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan tegas mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla. Mereka bekerja sama untuk mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia.
Salah satu contoh nyata dari penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia adalah kasus penangkapan kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Tindakan tegas dilakukan oleh TNI AL untuk menindak pelanggaran tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional.
Dalam hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini demi menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut yang ada.
Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia. Kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum tersebut.
Dengan demikian, peran serta semua pihak termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus terus ditingkatkan demi keberlanjutan sumber daya laut dan kepentingan negara secara keseluruhan.