Penegakan Hukum Laut Sukabumi menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan keamanan maritim di wilayah pesisir. Hal ini penting mengingat wilayah pesisir Sukabumi memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban laut.
Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sukabumi, Budi Santoso, penegakan hukum laut sangat diperlukan guna mengatasi berbagai pelanggaran di perairan Sukabumi. “Dengan penegakan hukum laut yang baik, diharapkan dapat menciptakan keamanan maritim yang optimal di wilayah pesisir,” ujar Budi.
Upaya penegakan hukum laut di Sukabumi tidaklah mudah. Namun, dengan kerjasama antara berbagai pihak seperti KSOP, TNI AL, dan Polair, diharapkan dapat memperkuat pengawasan di perairan Sukabumi. “Kerjasama antarinstansi sangat diperlukan untuk menjamin keamanan maritim di wilayah pesisir,” tambah Budi.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, penegakan hukum laut juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. “Dengan penegakan hukum laut yang baik, diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan laut akibat illegal fishing dan aktivitas ilegal lainnya,” ujar Zenzi.
Selain itu, penegakan hukum laut Sukabumi juga berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan menciptakan keamanan maritim, diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para nelayan dan pelaku usaha di wilayah pesisir Sukabumi. “Keamanan maritim yang terjamin akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir,” kata Budi.
Dengan demikian, penegakan hukum laut Sukabumi bukan hanya sekadar upaya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keamanan maritim, menjaga lingkungan laut, dan mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Semua pihak perlu bersatu untuk mencapai tujuan tersebut demi keberlanjutan wilayah pesisir Sukabumi.