Bakamla (Badan Keamanan Laut) Indonesia merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia. Sebagai lembaga yang terus berupaya meningkatkan kewenangannya, Bakamla memiliki peran yang sangat vital dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan maritim yang terjadi di sekitar perairan Indonesia.
Upaya peningkatan kewenangan Bakamla dalam mengatasi ancaman keamanan maritim menjadi sebuah hal yang sangat penting. Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Kepala Bakamla Laksamana Muda Aan Kurnia mengatakan bahwa “dengan adanya peningkatan kewenangan, Bakamla dapat lebih efektif dalam melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, seperti penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan terorisme laut.”
Menurut Aan Kurnia, salah satu upaya peningkatan kewenangan Bakamla adalah dengan memperluas kerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat memperkuat sinergi antara Bakamla dengan lembaga lain dalam mengatasi ancaman keamanan maritim yang semakin kompleks.
Selain itu, peningkatan kewenangan Bakamla juga dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga ini. Dengan memiliki sumber daya yang memadai, Bakamla dapat lebih responsif dalam menanggapi setiap ancaman keamanan maritim yang muncul.
Dalam konteks peningkatan kewenangan Bakamla, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa “kewenangan yang diberikan kepada Bakamla harus diimbangi dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.” Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Bakamla dalam mengatasi ancaman keamanan maritim tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Dengan adanya upaya peningkatan kewenangan Bakamla dalam mengatasi ancaman keamanan maritim, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi wilayah perairannya dan mewujudkan keamanan maritim yang berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, perlu berperan aktif dalam mendukung upaya tersebut.