Peran penting penegakan hukum perikanan di Indonesia sangatlah vital dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Tanpa penegakan hukum yang baik, maka potensi kerusakan lingkungan dan keberlangsungan ekosistem laut dapat terancam.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Pradarma Rupang, “Penegakan hukum perikanan di Indonesia harus diperkuat agar dapat mengatasi permasalahan overfishing dan illegal fishing yang terus mengancam keberlangsungan sumber daya laut kita.”
Selain itu, peran penting penegakan hukum perikanan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal, Slamet Riyadi, mengatakan bahwa “dengan adanya penegakan hukum yang baik, para nelayan dapat melaut dengan nyaman tanpa harus khawatir dengan praktik illegal fishing yang merugikan mereka.”
Namun, tantangan dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia masih cukup besar. Banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi serta minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai menjadi hambatan utama dalam upaya penegakan hukum perikanan.
Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bahwa “penegakan hukum perikanan adalah tanggung jawab bersama untuk melindungi sumber daya laut kita agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.”
Dengan adanya peran penting penegakan hukum perikanan di Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan sumber daya laut kita dapat terjaga dengan baik dan masyarakat pesisir dapat terus menggantungkan hidup mereka pada hasil laut yang berkelanjutan.